Jakarta – Anggota Komisi XI DPR nis Byarwati mendesak pemerintah mengendalikan laju inflasi. Desakan ini menyusul munculnya pernyataan berbagai lembaga keuangan internasional yang memperkirakan dunia akan mengalami resesi tahun depan.
Menurutnya, pemerintah dapat menekan laju inflasi dengan menjaga daya beli dan konsumsi masyarakat. Dari sisi fiskal, pemerintah perlu menjaga efektivitas dan efisiensi belanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Caranya dengan prioritas belanja yang berkualitas dan menunda proyek ambisius seperti pembangunan ibu kota baru di saat resesi ekonomi global,” ucap Anis dilansir dari laman resmi parlemen, Jumat (28/10/2022).
Anis khawatir muncul dampak buruk apabila pemerintah terus mengejar proyek-proyek mercusuar yang komponen impornya tinggi dan tidak berdampak pada daya beli masyarakat. Salah satu kekhawatirannya adalah Indonesia akan terdampak parah akibat resesi ekonomi global
“Indonesia akan terdampak parah resesi ekonomi jika pemerintah tidak antisipasi dengan baik,” kata Legislator dari Fraksi PKS ini.
Indonesia masuk 15 negara Asia terdampak resesi ekonomi global.
Sri Lanka menjadi negara urutan pertama negara yang memiliki kemungkinan mengalami resesi hingga 85 persen. “Sedangkan Indonesia berada di peringkat ke-14, menurut data Bloomberg, dengan probability krisis sebesar 3 persen,” jelas Anis.
Anis turut mengingatkan bahwa tidak tertutup kemungkinan risiko resesi tersebut akan terus meningkat ke depan. Mengingat kombinasi tingginya tingkat inflasi dan suku bunga menyebabkan terjadinya perlambatan ekonomi (stagflasi). Sehingga, terdapat efek rambatan kepada ekonomi domestik.
“Bahkan, BI sudah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sebelumnya mencapai 4,7-5,5 persen menjadi turun ke 4,6 hingga ke 5,2 persen,” ujar Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR ini.
Perempuan dari Dapil DKI Jakarta 1 ini menyeut bahwa dengan proyeksi resesi yang akan melanda Amerika dan merembet pada negara lain akibat kenaikan suku bunga secara agresif untuk menekan inflasi, mata uang rupiah akan kewalahan.
“Cadangan devisa Indonesia terus tergerus. September tahun lalu mencapai 146,9 miliar USD dan September 2022 hanya 130,8 miliar USD. Artinya, BI susah payah menjaga volatilitas nilai tukar rupiah agar stabil,” kata dia.
Selain itu perlu diingat pula total utang pemerintah kembali naik per 30 September 2022. Catatan terakhir yaitu sebesar Rp7.420 triliun, total utang naik sekitar 2,54 persen bila dibandingkan bulan sebelumnya sebesar Rp 7.236,61 triliun.
“Jadi, pemerintah harus menjaga rasio utang yang terkendali dan memprioritaskan kebutuhan yang mendesak,” tukasnya.
